PA Mimika Sharing Praktik Baik Zona Integritas Bagi Instansi Pemerintah di Kabupaten Mimika
Timika | 24 September 2026
Ketua Pengadilan Agama Mimika, Firman, S.H.I. menjadi salah satu pemateri pada kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika pada Senin, 21 September 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Strategi Mewujudkan Zona Integritas, WBK WBBM untuk Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berdampak Nyata bagi Masyarakat di Kabupaten Mimika” tersebut bertempat di Auditorium Hotel Grand Tembaga, Kabupaten Mimika.
Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini merupakan wadah untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat serta pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Forum tersebut juga menjadi sarana berbagi pengalaman dan praktik baik (best practice) antarinstansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua PA Mimika menyampaikan materi mengenai Strategi Pengadilan Agama Mimika Dalam Membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penyampaian materi menekankan bahwa pembangunan zona integritas merupakan proses perubahan yang membutuhan komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh aparatur, baik dalam aspek tata kelola, budaya kerja, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik.
Lebih lanjut, Firman memaparkan Pembangunan Zona Integritas tidak semata-mata diarahkan pada kegiatan melengkapi administrasi dan pencapaian predikat WBK atau WBBM, namun lebih jauh harus mampu menghasilkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Integritas aparatur, pencegahan korupsi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pemberian pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan berkeadilan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.
Selain Ketua PA Mimika, turut pula hadir Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika sebagai pemateri. Bagi Pengadilan Agama Mimika, Forum ini menjadi momentum menyebarluaskan praktik baik Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM kepada instansi pemerintah di Kabupaten Mimika sehingga terbangun pemahaman bersama bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya diukur dari pencapaian predikat, tetapi juga dari sejauh mana perubahan yang dilakukan memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat.
Keikutsertaan Ketua Pengadilan Agama Mimika ini juga menjadi bagian dari komitmen Pengadilan Agama Mimika untuk terus berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pembangunan Zona Integritas, sebagimana maksud dari island of integrity salah satunya adalah mempengaruhi sistem yang lebih luas, sekaligus memperkuat sinergi dengan instansi pemerintah dan stakeholder di Kabupaten Mimika dalam mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas, inklusi, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
