LOGO MENU BAR TERBARU 3 Photoroom
Pengadilan Agama Mimika ZONA INTEGRITAS SIPP EAC

Pengadilan Agama Mimika

ZONA INTEGRITAS

SIPP

EAC

APLIKASI UNGGULAN

PTSP Online

PTSP Online

Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara elektronik untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan peradilan secara cepat, transparan, dan akuntabel.

SIWAS Mahkamah Agung

SIWAS Mahkamah Agung

Layanan pengaduan online Mahkamah Agung RI bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran atau keluhan pelayanan peradilan.

ACO Badilag

ACO Badilag

ACO (Access CCTV Online) adalah aplikasi pengawasan berbasis online dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Elektronik Akta Cerai

Elektronik Akta Cerai

Layanan penerbitan dan pengecekan keabsahan akta cerai secara elektronik untuk memberikan kecepatan layanan dokumen hukum.

PROGRAM PRIORITAS BADILAG

Program Prioritas Direktorat Jenderal Badilag

Komitmen berkelanjutan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dalam meningkatkan integritas, kualitas layanan peradilan, serta modernisasi teknologi informasi demi terwujudnya peradilan agama yang modern dan akuntabel.

REALISASI ANGGARAN

DIPA 01 – JULI 2026
Pengadaan Meubelair
100,00%
Pagu Rp. 44.000.000
Realisasi Rp. 44.000.000
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel
0%
Pagu Rp. 1.440.000
Realisasi Rp. 0
Pembayaran gaji dan tunjangan
42,09%
Pagu Rp. 4.265.018.000
Realisasi Rp. 290.647.571
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
27,14%
Pagu Rp. 1.477.490.000
Realisasi Rp. 103.230.565
Dokumen Pemantauan dan Evaluasi
0%
Pagu Rp. 300.000
Realisasi Rp. 0
DIPA 04 – JULI 2026
Pos Bantuan Hukum
16,00%
Pagu Rp. 25.000.000
Realisasi Rp. 2.900.000
Pembebasan Biaya Perkara
2,29%
Pagu Rp. 7.040.000
Realisasi Rp. 161.500
Sidang di Luar Gedung
21,14%
Pagu Rp. 27.000.000
Realisasi Rp. 4.640.000
PENGADILAN AGAMA MIMIKA
LAPORAN SURVEI PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

Triwulan II Nilai IPKP
3.98
SANGAT BAIK

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Triwulan II Nilai IPAK
4.00
SANGAT BAIK

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Triwulan II Nilai IKM
3.98
SANGAT BAIK

PENGUMUMAN PSP

  • Contoh Format
  • Prosedur Pengaduan
  • Prosedur Permohonan Informasi

Persyaratan Layanan

Asal Usul Anak

Persyaratan pengajuan permohonan asal usul anak di lingkungan peradilan agama.

Akses Dokumen →
Cerai Talak / Gugat

Persyaratan lengkap dokumen pengajuan perkara cerai talak maupun cerai gugat.

Akses Dokumen →
Dispensasi Nikah

Syarat dan ketentuan berkas permohonan dispensasi kawin bagi yang belum berusia ideal.

Akses Dokumen →
Harta Bersama

Daftar dokumen persyaratan untuk pengurusan perkara sengketa harta bersama.

Akses Dokumen →
Isbat Nikah

Persyaratan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang belum tercatat instansi berwenang.

Akses Dokumen →
Ijin Poligami

Ketentuan dan syarat dokumen pengajuan izin poligami di pengadilan.

Akses Dokumen →

Format Gugatan / Permohonan

Ahli Waris Tergugat

Unduh draf atau contoh format dokumen gugatan ahli waris tergugat.

Unduh Format →
Asal Usul Anak

Unduh draf atau contoh format dokumen permohonan asal usul anak.

Unduh Format →
Cerai Gugat

Unduh draf atau contoh format surat gugatan cerai bagi pihak istri.

Unduh Format →
Cerai Gugat Ghoib

Unduh draf format cerai gugat jika alamat tergugat tidak diketahui / ghoib.

Unduh Format →
Cerai Talak

Unduh draf atau contoh format permohonan cerai talak bagi pemohon suami.

Unduh Format →
Cerai Talak Ghoib

Unduh draf format permohonan cerai talak jika termohon istri tidak diketahui alamatnya.

Unduh Format →
Dispensasi Nikah

Unduh draf format surat permohonan dispensasi kawin.

Unduh Format →
Harta Bersama

Unduh draf atau contoh format gugatan sengketa harta bersama.

Unduh Format →
Isbat Nikah

Unduh draf format surat permohonan pengesahan nikah (isbat nikah).

Unduh Format →
Penetapan Ahli Waris

Unduh draf format permohonan penetapan ahli waris.

Unduh Format →
Ijin Poligami

Unduh draf atau contoh format permohonan izin poligami.

Unduh Format →

PROSEDUR PENGADUAN

Setiap pihak yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim/pegawai dapat mengajukan pengaduan secara resmi. Berikut adalah ringkasan prosedurnya:

  • Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas pelapor yang jelas serta uraian kejadian yang diadukan.
  • Pengaduan dapat dilakukan melalui saluran resmi, baik secara langsung, melalui surat pos, maupun melalui aplikasi/media elektronik yang disediakan.
  • Setiap laporan pengaduan akan diverifikasi dan diproses sesuai dengan ketentuan pedoman pengawasan yang berlaku.

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

Secara umum tata cara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut:

  • Prosedur Biasa
  • Prosedur Khusus, meliputi:
    • Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
    • Informasi yang diminta bervolume besar;
    • Informasi yang diminta belum tersedia; atau
    • Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik.