logo web

Dipublikasikan oleh Admin PA Mmk pada on .

 

7 Area perubahan PA Mimika

Reformasi Birokrasi merupakan suatu Upaya dari pemerintah untuk mencapai Good Governance serta melakukan pembaharuan-pembaharuan dan perubahan-perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia (Aparatur).

10955577 1031510576864647 3764657434640878081 n

Dasar Hukum dari Reformasi Birokrasi yakni :

  1. PERPRES Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  2. PERMENPAR Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi;
  3. PERMENPANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
  4. SK KMA Nomor 033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Pembaharuan Peradilan;
  5. Keputusan KMA Nomor 43/KMA/SK/III/2013 tentang penunjukan Koordinator Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

Sasaran dari dilakukannya Reformasi Birokrasi agar terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, bersih dari KKN dan meningkatkan kapasitas & Akuntabilitas Kinerja;

Road Map Reformasi Birokrasi terdiri dari 8 Area Perubahan yakni:

  • Area 1: Manajemen Perubahan
  • Area 2: Penataan Peraturan Perundang-undangan
  • Area 3: Penataan dan Penguatan Organisasi
  • Area 4: Penataan Tatalaksana
  • Area 5: Penataan Sistem Manajemen SDM
  • Area 6: Penguatan Akuntabilitas
  • Area 7: Penguatan Pengawasan
  • Area 8: Pengingkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran Reformasi Birokrasi sesuai Road Map RB 2015 – 2019 yakni:

  1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
  2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
  3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas;
  4. Mendapatkan Komitmen pimpinan yang kuat;
  5. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
  6. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi;
  7. Menetapkan Road Map ( 8 Area Perubahan );
  8. Menerapkan Manajemen Berbasis Kinerja;
  9. Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins;
  10. Melaksanakan MONEV;
  11. Menindaklanjuti hasil dari MONEV.

Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali bertujuan untuk memberikan arah pelaksanakan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan;

Faktor yang menjadi kunci dari keberhasilan RB ini adalah adanya sebuah Komitmen dari seluruh level manajemen, peningkatan serta pencapaian target yang berkesinambungan, perbaikan / evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasiyang dilakukan secara konsisten;

Langkah-langkah dari Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

Adapun Target dari 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi adalah:

  • Area I – Manajemen Perubahan
    • Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L dan Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi;
    • Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja K/L dan Pemda;
    • Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
  • Area II – Penataan Peraturan Perundang-undangan
    • Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda;
    • Mengingkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan K/L dan Pemda;
  • Area III – Penataan dan penguatan organisasi
    • Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal K/L dan Pemda;
    • Meningkatnya kapasitas K/L dan Pemda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
  • Area IV – Penataan Tatalaksana
    • Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda;
    • Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda;
    • Meningkatnya kinerja K/L dan Pemda;
  • Area V – Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
    • Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda;
    • Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda.
  • Area VI – Penguatan Pengawasan
    • Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing K/L dan Pemda;
    • Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing K/L dan Pemda;
    • Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing K/L dan Pemda;
    • Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing K/L dan Pemda.
  • Area VII – Penguatan Akuntabilitas Kinerja
    • Meningkatnya kinerja K/L dan Pemda
    • Meningkatnya akuntabilitas K/L dan Pemda
  • Area VIII – Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
    • Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (lebih Cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih muda dijangkau) pada K/L dan Pemda.
    • Meningkatnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada K/L dan Pemda;
    • Meningkatnya indeks kualitas pelayanan public untuk masing-masing K/L dan Pemda.

Kebersihan Kantor, kebersihan ruang kerja masing-masing bagian harus tetap diperhatikan, dan budaya kerja harus tetap dilaksanakan;

Kepada Seluruh pegawai agar menjadi perhatian dimana akan ditunjuknya satu orang pegawai dan satu orang hakim yang menjadi Role Mode, mari berlomba secara sehat untuk menjadi role mode tersebut;

Kedepannya Agar Tim Reformasi Birokrasi yang sudah ditunjuk dengan SK Ketua Pengadilan Agama Mimika  agar membuat Laporan dari 8 Area tersebut serta melengkapi Data Pendukung / Evidencenya;

SK dan Formulir isian dari Reformasi Birokrasi tersebut harap segera dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Untuk seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Mimika tanpa terkecuali agar sama-sama menjaga kekompakan dan kedisiplinan baik dikantor dan diluar kantor;

Pengadilan Agama Mimika
Jl. Yos Sudarso No.4, Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika
Telp./Fax. 0901-3125011
Email :Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.